Penyidikan kasus ini telah memasuki tahap lanjutan sejak April 2025, setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek. Hingga November ini, belum ada tersangka yang diumumkan, namun penyidik memastikan pemeriksaan berjalan intensif dengan fokus pada pembuktian teknis dan audit kerugian negara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) M. Rasyid menyatakan, penyidik masih menunggu hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat. Hasil audit tersebut akan menjadi dasar penting bagi penetapan tersangka dalam waktu dekat.
“Perkembangan penyidikan saat ini berada pada tahap perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPKP. Sampai sekarang, dermaga itu belum bisa dimanfaatkan karena mengalami kerusakan parah,” ujar Rasyid, didampingi Kasidik Pidsus Kejati Sumbar, Lexy Fatharany Kurniawan, di Padang.
Menurut Rasyid, penyidikan dilakukan dengan sangat cermat dan berhati-hati agar setiap langkah hukum yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa, terdiri atas ASN dari Dinas Perhubungan, pejabat Kementerian Perhubungan, pihak konsultan, pelaksana proyek, hingga pengawas lapangan. Beberapa ahli konstruksi juga telah dimintai keterangan untuk memperkuat aspek teknis penyelidikan.
“Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan indikasi bahwa sebagian pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Inilah yang menyebabkan konstruksi dermaga ambles sekitar 1,7 meter dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Proyek ini sejatinya merupakan bagian dari program nasional peningkatan konektivitas laut di wilayah kepulauan, yang diharapkan dapat memperkuat akses logistik antar-pulau serta mendorong ekonomi masyarakat pesisir di Mentawai. Namun kerusakan parah pada struktur dermaga membuat manfaat besar yang diharapkan tak kunjung dirasakan warga setempat.
“Dermaga Bajau seharusnya menjadi titik sandar utama bagi transportasi laut masyarakat dan jalur distribusi logistik antar-pulau. Tetapi hingga kini, pelabuhan itu belum bisa dimanfaatkan karena kerusakannya cukup serius,” tambah Rasyid.
Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan adanya pekerjaan fiktif dan ketidaksesuaian material dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Indikasi tersebut kini tengah diverifikasi melalui audit investigatif BPKP Sumbar untuk memastikan besaran potensi kerugian negara yang timbul.
Rasyid menegaskan, Kejati Sumbar tidak akan terburu-buru menetapkan tersangka sebelum seluruh bukti dan hasil audit dikonfirmasi secara menyeluruh. “Kami menunggu hasil audit BPKP sebagai dasar yang sah untuk menentukan arah penanganan selanjutnya,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa proyek-proyek infrastruktur di daerah kepulauan seperti Mentawai menjadi perhatian khusus Kejati Sumbar. “Proyek seperti ini menyangkut kebutuhan publik dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, penegakan hukumnya harus tegas, transparan, dan tuntas,” tegas Rasyid.
Sementara itu, masyarakat Mentawai berharap Kejati Sumbar dapat menuntaskan kasus ini agar proyek serupa di masa depan tidak lagi menjadi sarang penyimpangan. Mereka menilai, pembangunan dermaga adalah urat nadi kehidupan warga pesisir, sehingga kegagalannya membawa dampak besar terhadap mobilitas dan ekonomi lokal.
Kini, seluruh mata tertuju pada hasil audit BPKP yang akan menentukan arah lanjutan dari proses hukum ini. Kejati Sumbar memastikan, setiap temuan akan dikembangkan secara transparan dan profesional demi menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara.
Catatan Redaksi:
Kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Pelabuhan Bajau Mentawai mencerminkan pentingnya pengawasan ketat dalam pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
Publik menanti langkah tegas Kejati Sumbar untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas anggaran negara ditegakkan sepenuhnya.
TIM
0 Komentar